Biaya Sertifikasi K3

Biaya sertifikasi k3 Dalam setiap pekerjaan maka salah satu yang harus di utamakan adalah tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau k3. Mungkin istilah safety first sudah tidak asing lagi di dengar oleh para pekerja bahwa apapun yang berhubungan dengan k3 atau keselamatan dan kesehatan kerja harus lebih di utamakan, karena keselamatan dan kesehatan dalam bekerja adalah hal yang wajib bagi para pekerja.

Biaya Sertifikasi K3

Latar Belakang Sertifikasi K3

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat dunia industri berlomba – lomba melakukan efisiensi dan meningkatkan produktivitas dengan menggunakan alat-alat produksi yang semakin kompleks. Makin kompleksnya peralatan yang di gunakan, makin besar pula potensi bahaya yang mungkin terjadi dan makin besar pula kecelakaan kerja yang di timbulkan apabila tidak di lakukan penanganan dan pengendalian sebaik mungkin.

Hal ini menunjukkan bahwa masalah – masalah keselamatan dan kesehatan kerja tidak lepas dari kegiatan dalam industri secara keseluruhan, maka pola-pola yang harus dikembangkan di dalam penanganan K3 dan pengendalian potensi bahaya harus senantiasa di kembangkan dan di kelola dengan baik.

salah satu pengelolaan K3 di tempat kerja adalah dengan menunjuk personil yang melakukan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan K3, yang duduk sebagai sekretaris P2K3 dan mengembangkan pelaksanaan K3 diperusahaan.

Untuk itu perlu adanya petunjuk teknis pembinaan calon ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum sehingga mendapatkan personil yang mampu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka megendalikan resiko di tempat kerja.

Estimasi Biaya Sertifikasi K3

Biaya Sertifikasi K3 Rp. 6.500.000 untuk online training sudah termasuk modul, training kit, soft copy materi, sertifikat, lisensi dari kemnaker RI.

* DISCLAIMER ON ** Biaya di atas hanya ilustrasi, sekedar merupakan indikasi/tidak update. Untuk mendapatkan biaya terbaru silahkan hubungi kontak kami via whatsapp/telpon.

Syarat Melakukan Sertifikasi K3

Di Indonesia, sertifikasi K3 dapat diterbitkan oleh beberapa lembaga, di antaranya yaitu Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan) dan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Masing-masing memiliki persyaratan yang berbeda, yaitu sebagai berikut.

A. Syarat Sertifikasi K3 di BNSP

BNSP adalah sebuah lembaga sertifikasi independen yang bertanggung jawab kepada presiden sebagai pelaksana sertifikasi kompetensi pekerja.

Di BNSP sendiri terdapat 3 tingkatan ahli K3 yaitu tingkat Muda, Madya, dan Utama. Adapun syarat-syarat untuk mengikuti sertifikasi K3 di BNSP berdasarkan tingkatannya meliputi:

  • Khusus tingkat Muda, dibutuhkan pengalaman kerja di bidang K3 minimal 6 bulan untuk sarjana K3, minimal 1 tahun untuk sarjana teknik dan sarjana non teknik, minimal 2 tahun untuk lulusan D3, dan minimal 3 tahun untuk lulusan SLTA.
  • Khusus tingkat Madya, dibutuhkan pengalaman kerja di bidang K3 minimal 2 bulan untuk sarjana K3, minimal 5 tahun untuk sarjana teknik non K3, minimal 7 tahun untuk dan sarjana non teknik, minimal 8 tahun untuk lulusan D3, dan minimal 10 tahun untuk lulusan SLTA.
  • Khusus tingkat Utama, dibutuhkan pengalaman kerja di bidang K3 minimal 8 bulan untuk sarjana K3, dan minimal 10 tahun untuk sarjana teknik dan sarjana non teknik.

Sementara syarat-syarat administrasi untuk mengikuti sertifikasi K3 di BNSP meliputi:

  • Fotokopi ijazah pendidikan terakhir
  • Fotokopi identitas (KTP/KITAS/Paspor)
  • Pas foto 3×4 (2 lembar)
  • Surat rekomendasi (jika ada)
  • Sertifikasi K3 sebelumnya (jika ada)
  • CV

B. Syarat Sertifikasi K3 di Kemnaker

Syarat untuk mendapatkan sertifikat K3 dari Kemnaker lebih ringkas dibanding BNSP, yaitu meliputi:

  • Sarjana yang memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun sesuai bidang keahlian masing-masing.
  • Sarjana Muda atau sederajat yang memiliki pengalaman kerja minimal 4 tahun sesuai bidang keahlian masing-masing.
  • Badan sehat
  • Kelakuan baik
  • Bekerja secara penuh di instansi terkait
  • Lulus seleksi tim penilai

Sementara syarat-syarat administrasi untuk mengikuti sertifikasi K3 di Kemnaker meliputi:

  • Daftar riwayat hidup
  • Fotokopi ijazah terakhir
  • Sertifikat pendidikan K3 (jika ada)
  • Surat keterangan berbadan sehat
  • Surat keterangan pemeriksaan psikologi
  • Surat keterangan pengalaman kerja di bidang K3
  • Surat keterangan pernyataan bekerja dari instansi/perusahaan

Selain Kemnaker dan BNSP, lembaga lain yang berwenang mengadakan sertifikasi adalah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Kami menyediakan pelatihan dan sertifikasi di bidang K3, khususnya terkait Sistem Manajemen K3 (SMK3) bagi pekerja maupun perusahaan.

Pelatihan Biaya Sertifikasi K3?

Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau disingkat sebagai K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Dalam Kepmenaker No.463/MEN/1993 menegaskan pengertian K3 dengan ruang lingkup yang lebih spesifik. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat, terlindungi, selamat, serta semua sumber produksi dapat digunakan dengan aman dan efisien.

Pada dasarnya, penyelenggaraan keselamatan kerja berfungsi untuk memberikan jaminan keselamatan kepada para pekerja dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, promosi kesehatan, pengendalian bahaya di lokasi kerja, pengobatan, dan rehabilitasi. Untuk memastikan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja berjalan sesuai dengan tugasnya, Menteri Tenaga Kerja menunjuk ahli K3 yang mampu menguasai perundang-undangan terkait K3, organisasi K3, serta penulisan laporan yang bersifat wajib. Sehingga syarat untuk menjadi seorang ahli K3 berupa sertifikasi K3 yang diselenggarakan oleh instansi resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah.

Tujuan Utama Biaya Sertifikasi K3

Secara umum, tujuan adanya program Keselamatan dan Kesehatan Kerja tak lain adalah untuk mencegah dan menangani adanya penyakit dan kecelakaan kerja. Dalam buku yang karangan Mangkunegara yang terbit pada tahun 200 menjelaskan lebih lanjut tentang tujuan K3, yaitu:

  • Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis.
  • Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin.
  • Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.
  • Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.
  • Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.
  • Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.
  • Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

Kesimpulannya, tujuan dari K3 itu sendiri adalah terbentuknya peningkatan performa dan efektivitas kerja pekerja.

Dasar Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) memiliki dasar hukum yang diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia, yaitu:

  • UU No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
  • UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan
  • UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Untuk melengkapi Undang-Undang di atas, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) hingga Keputusan Presiden yang terkait dengan penyelenggaraan K3, yaitu:

  • PP No. 7 Tahun 1973 tentang penggunaan, peredaran, dan penyimpangan pestisida
  • PP No. 13 Tahun 1973 tentang pengaturan serta pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan
  • PP No.11 Tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian serta pengelolaan minyak dan gas bumi
  • Keputusan presiden No.22 Tahun 1993 mengenai penyakit yang timbul akibat hubungan kerja

Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan jenis perlindungan preventif yang diterapkan untuk mencegah timbulnya Kecelakaan Kerja (K2) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menegaskan bahwa perlindungan terhadap Pekerja/buruh di tempat kerja merupakan hak yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang mempekerjakan.. Secara umum, perlindungan di tempat kerja (work place) mencakup 3 hal, yaitu:

  1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  2. Moral dan Kesusilaan.
  3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.